cbcpos.com, Pekanbaru, 12 Februari 2026 – SETELAH 10 tahun lebih, tak pernah membaca Riau Pos edisi cetak, hingga kini genap berusia 35 tahun, Senin (16/2/2026) saya disuguhi menu bacaan 12 halaman.
Begitu membaca headline “206 Titik Panas Terdeteksi di Bengkalis”, hati saya pun ikut panas. Bukan soal adanya ratusan titik panas, tapi soal karhutla di negeri yang dikenal kaya raya ini tak selesai-selesai. Siapapun bupatinya.
Belum lagi membaca tulisan Tarmidzi, Koordinator Fitra Riau di rubrik Opini berjudul “Sawit Riau Devisa Besar Tanpa Keadilan Fiskal” makin panas hati saya.
Sayang, edisi Imlek ini tak menurunkan ulasan tentang kursi panas calon direktur utama PT Bumi Siak Pusako, tarik-menarik kepentingan “si kuning” yang membuat si biru “panas adem” (nasdem) serta puncak panas kasus OTT Abdul Wahid, dan pelantikan AW sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Riau in absentia.
Jika diturunkan tiga titik api itu sekaligus, maka menyalalah api politik di Bumi Lancang Kuning, hingga Lancang Kuning tak lagi berlayar malam—karena malam tadi, miris membaca deskripsi satire Hendrianto ini:
_”Riau bukan wilayah miskin yang sedang meminta subsidi. Riau adalah raksasa ekonomi yang sedang dikerdilkan oleh sistem distribusi yang tidak adil. Di bawah tanahnya mengalir minyak, di atas tanahnya membentang samudera sawit, namun di atas kertas anggarannya, Riau hanyalah penonton dari pesta yang ia biayai sendiri”._
Riau tak pernah usai dengan senarai nasib, tiga titik api, “asap dan sengsara, sawit yang menghimpit, migas yang menindas”. Kita tak ingin menambah deretan panjang peneraju negeri ini yang tersangkut korupsi.
Siapa yang bisa mengingkari premis yang berkembang selama ini bahwa Riau itu hanya mimbar, yang dijadikan panggung nasional, negeri kaya sumberdaya, politisinya marginal, nasib rakyatnya terpinggirkan.
*Pekanbaru, 16 Januari 2026*
